Senin, 12 Mei 2008

Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat Melalui P2KP

KEMISKINAN merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara sedang berkembang. Kemiskinan di negara berkembang umumnya disebabkan oleh keterbelakangan, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidaktepatan strategi dan program pembangunan yang diterapkan.



Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth strategy) terbukti mampu mengenjot pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun di sisi lain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan di kalangan masyarakat. mekanisme “tricle down effect” dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti tidak bisa berjalan dengan semestetinya, karena kenyataannya keberadaan pembangunan dan industrialisasi tersebut justru menggeser dan menempatkan masyarakat kelas bawah pada posisi marjinal. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan akan dapat memakmurkan dan mensejahteraan, malah identik dengan penggusuran dan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat  yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan tersebut.


Ketimpangan sosial dan kemiskinan akibat pembangunan secara politik ekonomi dapat diterjemahkan sebagai hasil dari proses yang mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di satu pihak dan menumbuhkan massa pinggiran (periphery) yang memiliki daya tawar lemah terhadap pihak lain. Sedangkan dari sudut pandang sosial ekonomi, bisa dianggap sebagai akibat dari sistem penyaringan (filter) yang ada dalam masyarakat, dimana struktur-strukutr sosial telah berkembang begitu rupa sehingga menghambat sekelompok orang untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan (Suman dan Yustika, 1997:12).


Kemiskinan absolut yang ada di Indonesia tahun 1970 tercatat 70 juta jiwa, pada tahun 1990 turun sebesar 15% tinggal 27,7 juta jiwa dari jumlah tersebut ada 17,8 juta jiwa yang tinggal di pedesaan dan 9,4 juta jiwa di perkotaan (Suyanto, 1995:164). Terjadinya krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang didera bangsa Indonesia sejak pertengahan 1997 telah memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan.


Pada awal tahun 1996 sebenarnya Pemerintah Indonesia berhasil menekan jumlah orang miskin menjadi hanya 15,7% atau 34 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, namun hasil estimasi BPS mengenai jumlah penduduk miskin pada bulan Desembar 1988 adalah 24,2% atau 49,5juta jiwa dan pada bulan Agustus 1998 telah menunjukkan peningkatan menjadi 37,5% (Jawa Pos, 16 Desember 1999 dan Tempo, 25 Februari 2001). Mereka ini,terutama yang berada di kota, hidup di bawah garis kemiskinan, bergelut dengan kerawanan pangan dan kurang gizi.


Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan mendorong  beralihnya sasaran kajian tentang kemiskinan. Bila pada tahun-tahun  yang lalu kajian kemiskinan banyak difokuskan pada pedesaan, maka pada masa mendatang nampaknya akan beralih pada persoalan kemiskinan di perkotaan (urban poverty). Salah satu sebabnya adalah kemiskinan perkotaan potensial menjad isumber masalah ekonomi dan sosial politik yang relatif sulit diatasi dan dapat berakibat fatal bagi masyarakat dalam skala yang lebih luas.


Fenomena kemiskinan di perkotaan dipicu oleh perkembangan kota yang semakin pesat, tercermin dari pesatnya perluasan wilayah kota, tinginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi, terutama industri, jasa-jasa modern dan perdagangan skala besar. Rata-rata pertumbuhan penduduk kota pada pereode 1980-1990 untuk kota besar 3,7 % pertahun dan kota kecil 5,5%pertahun. Jumlah penduduk kota besar pada tahun 2005 diperkirakan menajdi 13 juta, kota sedang 11 juta dan kota kecil 7 juta (Abimanyu et.al.,1997:1999). Dalam hal ini laju urbanisasi maupun perkembangan ekonomi telah mendorong perkembangan dan perubahan kehidupan sebagian besar masyarakat kota. Perubahan sosial dan modernisasi kehidupan telah mengubah kehidupan pola konsumsi, gaya hidup dan perilaku sosial menuju pada perbaikan kesejahteraan.


Akar persoalan kemiskinan di perkotaan ini terletak pada (1) urbanisasi yang berlebihan sehingga kota tidak mampu lagi menampung b eban penduduk yang terus mengalir dari desa dan (2) keterbatasan kemampuan kota untuk menyediakan peluang kerja bagi penghuninya yang terus bertambah dengan pesat. Akibatnya, kaum urban yang tidak tertampung sektor industri, perdagangan dan bidnag formal lainnya menggeluti sektor informal yang identik dengan kemiskinan, kekumuhan, ketidaktertiban, ketidakberdayaan dan posisi yang terpinggirkan.


Konsep urbanisasi memiliki beberapa pengertian. Pertama, urbanisasi bisa berupa proses pengkotaan, baik berupa tingkah laku penduduknya maupun wilayahnya, yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktural masyarakat. akibatnya daerah-daerah yang sebelumnya merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris lambat laun atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Kedua, urbanisasi berarti adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan atau urbanward migration (Khairudin, 2002:211). Kedua konsep pokok ini sulit dipisahkan satu sama lain, karena memiliki keterkaitan dan sering terjadi secara bersama-sama.


Dari sudut pandang konsep urbanisasi yang kedua, kota merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk desa, karena  adanya anggapan bahwa segala kebutuha ndan kesenangan hidup dapat diperoleh dengan mudah di kota. Apalagi strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan telah menciptakan berbagai industri yang padat modal dan padat tenaga kerja, yang umumnya berada dikota. Di samping adanya faktor penarik dari kota, kesulitan hidup dan semakin sempitnya lapangan kerja  di daerah pedesaan telah menjadi faktor pendorong terjadinya urbanisasi.( Sha 5 W)

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon