Kamis, 16 September 2010

Pemindahan Ibukota Indonesia: Komoditas Politik Bertarif Mahal

Wacana Tentang pemindahan Ibukota Indonesia semakin hangat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresponsnya. Dan ketika wacana ini nantinya resmi dijadikan salah satu agenda kebijakan pemerintah, maka sudah bisa dipastikan akan menjadi dagangan politik yang mahal harganya. Siapa yang akan diuntungkan? Benarkah ”motif ekonomi” partai politiklah yang akan menjadi penentunya?
Pemindahan ibukota seakan terus bergulir dari masa ke masa mulai dari era orde lama, orde baru dan yang terakhir kekinian wacana ini kembali menghangat. Dahulu pada era presiden Soekarno sempat mencuatkan kota Palangkaraya sebagai ibukota Negara. Bahkan Soekarno ingin merancang Palangkaraya menjadi ibukota Negara secara khusus, namun rencana tersebut terbengkalai oleh nafsu proyek mercusuar Soekarno yang akan menandingi kemegahan pesta olahraga olimpiade.



Wacana pemindahan Ibukota mencuat kembali pada era pemerintahan Soeharto dengan menyebut Jonggol (salah satu kecamatan di kabupaten Bogor) sebagai calon ibukota Negara. Pada Era Habibie juga mencuat wacana untuk memindahkan ibukota Negara ke Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan alasan kota tersebut merupakan titik tengah Indonesia.



Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta disebabkan oleh beberapa kondisi yang ada diibukota negara yang eksisiting: Jakarta. Jakarta terbelit oleh semakin banyak masalah yang akut, dan dalam. Karena menjadi pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat perdagangan dan keuangan maka menjadikan kota ini kalang kabut dengan berjibun permasalahan multibidang dan multidimensi. Kemacetan lalulintas yang parah menelan biaya 17,2 triliun pertahun, kemiskinan, banjir, tata kota, dll.



Betapapun berat tekanan yang dihadapi Ibukota Jakarta saat ini, namun hendaknya bangsa ini harus tetap taktis dan benar dalam menentukan kebijakan. Jadi menjauhkan diri dari mengambil kebijakan yang emosional, berdasar transaksi politik ”murahan” untuk memindahkan ibukota Negara Indonesia. Harus kita fahami bahwa pemindahan ibukota merupakan pemindahkan sebuah peradaban kemanusiaan yang besar. Bukan hanya status, namun segala aspek yang multidimensional terkait struktur negara, personil, infrastruktur, suprastruktur, sistem Informasi dan Teknologi, dll. Yang paling krusial pembahasannya adalah kebutuhan akan anggaran yang sangat besar dan akan menyedot anggaran belanja negara beberapa tahun.

Beberapa Skenario Pemindahan Ibukota Negara
Dari pengalaman beberapa negara yang ada didunia, beberapa pola pembagian fungsi ibukota dilakukan, yaitu fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan dan fungsi sebagai pusat bisnis. Beberapa negara yang pernah memindahkan ibukota negaranya seperti; Afrika Selatan dengan membagi Capetown dan Johansburg sebagai ibukota Negara dan sebagai pusat pemerintahan.



Negra jiran Malaysia dengan membagi ibukota negara di kota Kuala Lumpur sedangkan Putra Jaya sebagai Ibukota pusat pemerintahan. Negara yang lain adalah Pakistan yang memindahkan ibukotanya ke Kota Islamabat, Negara Australia dengan memindahkan Ibu Kotanya dari Canbera menuju Sydney.



Dari pengalaman beberapa negara tersebut tentunya Indonesia harus mampu menarik pembelajaran agar mampu meraih manfaat dan tidak menggulangi hal yang dianggap kurang baik. Indonesia sangat luas, pilihan kota banyak, tinggal mempertimbangkan aspek-aspek dominan sebagai pertimbangan.

Skenario Pemindahan Ibukota Jakarta
Dari hasil kajian awal pemindahan ibukota negara yang dilakukan oleh  Velix Wanggai Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah menghasilkan tiga pilihan yaitu; pembenahan secara total Jakarta, pemindahan pusat pemerintahan dari ibukota negara, dan memindahkan ibukota secara total. Ketiga pilihan skenario tersebut ini bisa disebut sebagai skenario realistis, moderat dan radikal.
Opsi pertama adalah pembenahan secara total Jakarta (skenario realistis), seperti wacana 17 langkah yang telah diputuskan oleh Wakil Presiden Boediono.  Untuk mengatasi kemacetan kota Jakartamenggunakan langkah jangka pendek dan jangka panjang.



Opsi kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Jakarta (skenario moderat) menuju kota lain yang tidak terlalu jauh. Untuk Ibukota negara masih tetap di Jakarta, sedangkan pusat pemerintahan dikota baru yang akan ditentukan kemudian. Pertimbangan jarak dengan ibukota negara jakarta tentu akan menjadi pertimbangan penting terkait akses dan mobilitas.



Opsi ketiga adalah memindahkan pusat pemerintahan dan memindahkan ibukota negara. (skenario radikal), jadi nantinya Jakarta akan dijadikan pusat bisnis dan hiburan saja. Kota pilihan yang bisa sebagai pusat pemerintahan saja atau bahkan menjadi ibukota negara yang baru bisa jadi wilayah di sekitar Jakarta misalnya seperti Jonggol, salah satu kecamatan di kabupaten bogor, Jawa Barat.
Atau menggunakan pilihan lain yaitu tetap berada di pulau Jawa, seperti Banten, Purwekerto, Magelang, Karawang, Yogyakarta atau Malang. Atau sekalian pindah ke luar Pulau Jawa sperti kota Palembang, Palangkaraya, Makassar atau bahkan Papua.

Komoditas Politik Bertarif Mahal
Wacana tentang pemindahan ibu kota negara adalah sesuatu yang penting untuk masa depan kita sendiri termasuk generasi mendatang, karena itu kebijakan haruslah berdasarkan pada pertimbangan yang strategis dan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



Mengabdikan wacana tentang pemindahan ibu kota negara pada kepentingan politik yang sempit seperti bagi-bagi kue untuk parpol patutlah dihindari. Praktik-praktik pembelian tanah besar-besaran sebelum kebijakan ditentukan oleh beberapa petinggi parpol, deal-deal pihak yang mengerjakan proyek konstruksinya, dll bukan aneh lagi ditentukan oleh partai politik Indonesia.



Percayalah bahwa rakyat kelak akan tahu siapa yang berkepntingan dan diuntungkan dengan kebijakan yang demikian. Maju terus Indonesiaku.


Artikel Terkait


EmoticonEmoticon