Rabu, 16 Maret 2011

Perjanjian Pra Nikahku: Masuk Partai Politik = Voucher Menuju Cerai

Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) telah melalui diskusi panjang, perdebatan, akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak dengan damai dan legowo. Saya dan istri akhirnya mengisi perjanjian pra nikah kami hanya dengan satu pasal saja:  Masuk Partai Politik = Cerai. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih istiqomah dengan substansi perjanjian ini.


Sang calon istri saat itu melihat aktifitas dan potensi yang ada padaku sangat mendukung aktifitasku andai saja aku terjun dalam dunia politik praktis. Namun faktor prinsip yang diyakininya bahwa calon istri saya tidak nyaman kalau hidup dari hasil ”berpolitik”, atau bahasa lain yang sering dipakainya adalah ”akan terlalu banyak mudharotnya dari pada manfaatnya, utamanya bagi keluarga”.


Memang disadari bahwa semua bergantung kepada bagaimana kita akan mengisi kehidupan kita, mengelola dengan memperhatikan berbagai aspek yang berlaku, agama, norma sosial, norma hukum, dls. Manusia memang dihadapkan pada banyak pilihan untuk melukis kehidupan diri dan keluarganya.


Pada akhirnya kesepakatan telah ditetapkan, dan perjalanan ke jenjang pernikahanpun telah dilangsungkan. Dan saya bersyukur sampai saat ini masih belum tergoda untuk menyalurkan hasrat birahi dengan terjun ke partai politik. Terjun pada bidang kemanusiaan rasanya masih sangat membahagiakan dan masih banyak yang belum bisa kita perbuat.


Sekilas Tentang Perjanjian Pranikah
Perjanjian Pra Nikah merupakan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya pernikahan dilangsungkan. Umumnya perjanjian ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami ataupun istri, namun undang-undang juga tidak mengatur tentang tujuan perjanjian dan substansi yang diperjanjikan. Adat ketimuran ala Indonesia menjadikan persoalan ini sensitif bahkan tidak lazim.


Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kemanusiaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diperbolehkan melakukan perjanjian pra nikah,  pasal 47 ayat : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”


Sebuah perjanjian pra nikah memang dapat dicabut kembali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti tercantum dalam 29 ayat 4 UU Perkawinan : “selama perkawina berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon