Oleh Nicholas Stern. Artikel ini menganalisis kondisi yang mengusung posisi kekuatan politik dalam bisnis dengan mengembangkan model sinyal melobi korporasi dalam masyarakat kapitalis demokratis. Dengan mengesampingkan dikotomi tradisional dari determinan ekonomi struktural melawan tindakan politik ’bisnis’, model kami memprediksi kondisi-kondisi di bawah yang memilih pengambil keputusan politik dalam memodifikasi janji kebijakan mereka untuk mengakomodasi pilihan politik bisnis. Hasil kami menunjukkan bahwa kekuatan struktural bisnis di luar kebijakan publik ternyata tergantung pada dua variabel: ukuran batasan reputasi bisnis dalam kaitannya dengan biaya material melobi, dan rasio batasan reputasi pengambil kebijakan atas komitmen kebijakan dan janji kampanye untuk biaya pemilihan dari efek ekonomi yang merugikan. Model ini dievaluasi dalam konteks data kualitatif dari studi-studi kasus melobi bisnis atas reformasi pajak dan regulasi pelayanan keuangan dan lingkungan di Inggris dan Jerman.
Jika politik adalah urusan siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana, maka hari ini ada sedikit keraguan bahwa kepentingan bisnis dapat berhasil dalam mengamankan keuntungan dari pemerintah. Di samping itu, pemegang bisnis tidak cukup seimbang dalam mempengaruhi kebijakan publik, peningkatan integrasi global atas faktor dan barang-barang pasar mungkin lebih jauh memajukan kekuatan politik bisnis (Cerny, 1999). Implikasi normatifnya besar sekali: jika kebijakan publik bias dengan kepentingan bisnis secara sistematis, maka kesamaan politik, akuntabilitas demokratis, dan legitimasi hasil politik akan runtuh (Dahl, 1989, hal.324-28; Green, 1985). Bagaimanapun juga, ada sedikit kesepakatan dalam literatur tentang apa yang menjadi sumber kekuatan politik bisnis.
Dampak Kebijakan Publik Pada Kemiskinan di Negara-negara Arab
Dampak kemiskinan dari kebijakan publik sama dengan kebijakan publik yang didesain untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang dan secara pesat menggambarkan perhatian domestik dan internasional. Artikel ini menyediakan gambaran dari beberapa pembangunan kontemporer dalam literatur yang berhubungan dengan CGE terhadap kemiskinan. Fokus spesifik dalam artikel ini juga untuk memberi perhatian pada status kerja CGE terkait kemiskinan pada negara-negara Arab. Dalam menggambarkan literatur dan situasi khusus di negara-negara Arab, artikel ini juga menyediakan kerangka umum untuk memandu kajian-kajian negara yang bertujuan menyekapati dampak kebijakan publik terhadap kemiskinan di daerah Arab. Beberapa aplikasi yang menjadi contoh bagus di negara-negara berkembang adalah Adelman dan Robinson (1979) untuk Korea, Dervis, de Melo dan Robinson (1982) untuk Kenya, Thorbecke (1991) untuk Indonesia, De Janvry, Sadoulet dan Fargeix (1991) untuk Ekuador, Morrisson (1991) untuk Maroko, Chia, Wahba and Whelley (1994) untuk Pantai Gading, Löfgren et al. (1999) untuk Maroko, dan Cogneau dan Robilliard (2000) untuk Madagaskar.
Dari berbagai sumber
politik dpt kodew, bisnis dpt kodew….kerja jg dapat kodew…
pilih yang mana?
siiip lek
wahh,.