Sejak tahun 2004 tepatnya setiap tanggal 9 Desember, bangsa kita mempunyai menu acara baru yaitu merayakan Hari Antikorupsi se Dunia. Sampai detik ini korupsi masih menjadi the nightmare bagi bangsa ini. Yang menarik adalah atas nama norma agama, norma sosial, moralitas, dll hampir semua warga bangsa ini tidak setuju, benci, bahkan mengutuk keberadaan praktik korupsi. Namun apa lacur, ketika segumpal penyikapan tadi hanya normatif, etalase, ”abang-abang lambe” (lips service) belaka, benarkah demikian?
Sebelumnya, ada baiknya kalau kita berefleksi, untuk menelaah realitas sosial yang ada di Indonesia:
-
Berapa banyak dari para pejabat tinggi, Gubernur, para Walikota/Bupati, kepala dinas/instansi yang tidak pernah: menerima fee proyek, memotong biaya operasional, menguntungkan pihak/orang tertentu, dll?
-
Berapa banyak pengusaha (PT, CV, PO, Yayasan, Firma, dll) yang tidak pernah memberikan fee, suap, angpao, hadiah, uang terikasih, dst?
-
Berapa banyak polisi, petugas Samsat, yang tidak pernah menerima uang damai, uang suap, uang meringankan pasal, uang pungli,dll?
-
Berapa banyak departemen, kantor, instansi, dinas, parpol, ormas keagamaan, panitia, dll yang membuat laporan keuangannya tanpa di mark-up?
Dengan mata telanjang –apalagi dengan mata hati– maka kita akan dengan mudah menemukan praktik korupsi, bahkan seolah korupsi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Begitu menggurita, masuk ke kehidupan publik dan privat, membelit siapa saja, semua kelompok sosial. Korupsi menyeret unsur swasta dan pemerintah, baik pejabat tinggi sampai rendahan, di pemerintahan pusat ataupun di daerah, anggota DPR/D, bahkan penegak hukum hakim, jaksa, polisi; juga tak terlalu suci untuk dapat menghindarkan diri dari penyakit masyarakat ini.
Sampai saat ini gerakan antikorupsi belum mampu secara masif dan multidimensi dilakukan oleh stakeholders, gerakan antikorupsi kadang merasa sukses apabila sudah ada beberapa pelaku yang diproses secara hukum, berita persidangan dan demonstrasi antikorupsi marak. Posisi masyarakat dominan menjadi obyek dari gerakan antikorupsi, norma sosial, norma agama, dunia pendidikan kontribusinya masih minim. Pemaknaan sempit pda teks agama, norma sosial yang permisif terkadang semakin menyuburkan bagi berseminya bibit korupsi.
Contents hukum kita (KUHP, UU Antikorupsi, dll) rasanya ”sudah cukup” memberikan kejelasan tentang tindakan-tindakan yang disebut sebagai korupsi, ancaman hukumnya, dll. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan penegakkan hukum tentulah harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum seperti presumtion of inocent, dst. Namun menjadikan aspek penegakkan hukum menjadi pilar tunggal pemberantasan korupsi adalah hight risk. Obsesi mendapatkan hasil pemberantasan korupsi yang revolusioner, dan mampu menembus sekat-sekat rezim, sekat generasi, sekat politis, dll, maka pemberantasan korupsi harus mampu menjadikan proses sosial, proses politik, proses budaya, dan proses pendidikan warga bangsa, menjadi mainstream pula.
Kita berharap perubahan sosial pada masyarakat dengan beberapa indikator seperti menguatnya norma sosial seperti adanya punishment kepada pelaku korupsi, ada calon menantu ditolak mertua karena seorang koruptor, ada koruptor ditolak jadi ta’mir masjid, ada koruptor ditolak sumbangannya sosialnya, ada koruptor mengundang hajatan tidak dihadiri orang sekampung, ada anak memusuhi perilaku bapaknya yang korup, ada banyak perceraian karena korupsi (bukan karena selingkuh atau polygami), dls. Alangkah indahnya bisa melahirkan realitas sosial seperti ini, sehingga praktik korupsi akan membentur portal cultural , sehingga semakin mempersempit ruang bagi koruptor untuk melakukan akrobat menggarong uang rakyat.
Menurut saya keseriusan –fenomenal– pemberantasan korupsi selain yang sudah banyak kita dengar adalah (agak gokil nich); pembangunan/ penambahan kapasitas lapas/rutan besar-besaran. Fenomena sosial yang ada memberikan bukti bahwa masih lebih banyak penjahat (termasuk koruptor) yang diluar penjara daripada yang ada di dalam penjara. Bagaimana bisa disebut sebagai sebuah pemberantasan kalau yang tersentuh hanya bintik-bintik kecil (pentil) semata, tentu tidak berpengaruh signifikan. Pengalaman pemberantasan korupsi di negeri Tirai Bambu bisa menjadi inspirasi bangsa ini, 20 tahun bisa memberikan progres yang signifikan serta membangun trust warga pada pemerintahnya.
Alih-alih kondisi kekinian dan menjadi keniscayaan dalam dunia politik kita maka menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum, tema korupsi kembali menjadi barang dagangan yang menarik. Saya semakin skeptis pada munculnya gerakan pemberantasan korupsi yang bisa mengukir indah sejarah bangsa, yaitu melahirkan anak, sebuah peradaban yang menjunjung kembali nilai moral kejujuran dan keadilan. Sebuah universalitas yang menjadi kebutuhan hakiki manusia dengan harapan untuk mengembalikan kita pada derajat sebagai khalifah yang rahmatan lil allamin. (Sha 5 w).
mungkin korupsi sudah menjadi pandangan hidup oleh sebagian masyarakat Indonesia.
tapi satu hal yang perlu di ingat masih banyak generasi muda Indonesia yang bersih dari korupsi sebagai pandanga hidup.
apakah kita pihak yang masih sadarakan kebobrokan dari sebuah kata ‘korupsi’ membiarkan generasi mendatang terkontaminasi ole hal ‘korupsi’ tanpa adanya pemberian ‘garis demarkasi’ dari kita?
harapan itu masih ada!
makasih
emg bner mas,,,ne za mslh gayus polisi kocar kacir..
misi sob, ane copy ya buat pengetahuan untuk yang lain.