Usaha Penanggulangan Kemiskinan

Semenjak krisis ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan Asia, Indonesia merupakan daerah yang terkena dampak paling kuat. Akibatnya, sampai sekarang masyarakat Indonesia belum pulih benar kematangannya dalam soal kesejahteraan ekonomi.

Banyak program pemberdayaan masyarakat yang sudah digulirkan oleh pemerintah, mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), P3DT, Takesra dan Kukesra serta berbagai program yang lain. Namun hal ini belum secara otomatis memulihkan masyarakat dari beban ekonomi yang sangat berat. Hal ini berangkat pula dari kondisi perekonomian masyarakat secara nasional dan global yang cenderung menurun semenjak krisis tersebut.

Menurut Sumodiningrat (1999:148) dikatakan bahwa dampak dari kondisi krisis ini adalah kesejahteraan sosial masyarakat menurun terutama ditandai oleh merosotnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Dampak langsung dari krisis ekonomi adalah bertambahnya jumlah penduduk  dan rumah tangga miskin, pengangguran, penurunan pendapatan riil dan ketidakpastian jaminan kesejahteraan sosial. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak krisis.

Dengan demikian krisis moneter yang dimulai sejak pertengahan 1997 turut serta memperparah situasi dengan terciptanya krisis multidimensi. Krisis yang dalam penampakannya tercermin dalam penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini telah  memunculkan banyak permasalahan nyata berupa mundurnya kegiatan ekonomi masyarakat,  ketergantungan bahan baku produksi, distribusi, dan konsumsi, bertambahnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin, baik pedesaan daerah maupun di perkotaan, tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menurun tajam, anak-anak kurang gizi dan putus sekolah.

Meskipun usaha penanggulangan dan penuntasan kemiskinan serta masalah kesenjangan telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program pembangunan reguler namun demikian, dampak krisis yang berkepanjangan ini masih mengharuskan pemerintah untuk mengambil program khusus guna mengatasi persoalan ketidakberdayaan masyarakat miskin baik di perkotaan atau di pedesaan. Untuk mengatasi krisis multidimensi ini diperlukan adanya suatu kebijakan nasional dan kebijakan lokal yang terpadu, yang bertujuan sama yakni mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai kemandirian di bidang ekonomi.

Berkenan Baca Yang Lain, Silahkan!!

• Kebijakan Publik untuk Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan (2)